okey saat ini saya coba mengungkap satu buah sejarah...
awalnya sih ngga sengaja coba bersihin email ( saya biasa menyimpan artikel2 atau data2 penting saya di email,makanya punya banyak acc email :D ).
okey sumber materi ini dari Langgeng Sulistyobudi yang mengambil sumber dari Arisparis Arsip Nasional R.I. 2004.


berikut adalah isinya dan posting ini akan saya buat menjadi beberapa bagian.

VOC dibentuk pada tahun 1602. Pada dasarnya VOC merupakan penyatuan dari berbagai kamar dagang besar yang ada di Belanda. Proses penyatuan itu sangat didukung oleh pemerintah Belanda, khususnya Staten Generaal. Upaya itu dilaksanakan dalam situasi Belanda berperang dengan Spanyol. Diharapkan VOC bisa menyaingi kepentingan dagang Portugis dan Spanyol.

Organisasi di Negeri Belanda ditetapkan oleh Staten Generaal melalui sebuah dokumen resmi, atau yang lebih dikenal dengan octrooi. Dalam ketentuan itu disusun organisasi VOC di Negeri Belanda, sedangkan bagaimana organisasi di seberang lautan (Asia) tidak ditentukan sama sekali. Hal itu disebabkan karena dari awal tidak terpikirkan untuk menguasai daerah.

Dalam octrooi itu ditetapkan pula untuk melakukan monopoli. VOC adalah satu-satunya badan yang boleh mengirimkan kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, VOC mengalami beberapa perubahan, khususnya yang berkaitan dengan:

1. Adanya monopoli dalam rempah-rempah.
2. Perkembangan perdagangan di Asia.
3. Perkembangan kekuasaan wilayah, terutama di Jawa dan Ceylon.
4. Pertumbuhan yang pesat dari perdagangan Asia dan Eropa dalam abad ke-18.

Sedangkan, organisasi VOC dibedakan dalam:

1. Organisasi di Negeri Belanda.
2. Hubungan dengan staten general.
3. Organisasi dan pemerintahannya di Asia.

Di dalam ketetapan atau octrooi itu VOC diperbolehkan melakukan:

1. Membangun benteng di kawasan Asia.
2. Mempekerjakan/membangun kekuatan militer.
3. Membuat perjanjian dengan penguasa di Asia.
4. Melakukan tindakan peradilan.

Pengiriman armada pertama keluar Belanda setelah tahun 1602 jauh lebih kuat daripada armada yang pernah dikirimkan. Pengerahan senjata ke Asia dimungkinkan untuk memenangkan peperangan di wilayah ini, khususnya untuk melawan Portugis. Di tahun 1609 para direktur memutuskan untuk menempatkan kekuasaan tertinggi di Asia di tangan Gubernur Jenderal yang dibantu oleh sebuah dewan penasehat atau lebih dikenal dengan Raad van Indie.

Setelah beberapa kali pertempuran, Batavia dibangun pada sekitar tahun 1619 di sebuah tempat yang kemudian menjadi pelabuhan di Jakarta. Tempat ini akhirnya menjadi tempat kedudukan Gubernur Jenderal dan dewan yang kemudian dikenal dengan Hoge Regering. Jakarta atau Batavia menjadi pusat administrasi dan istirahat jalur perdagangan kapal-kapal VOC.

Gubernur jenderal tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, namun sebenarnya dia orang “pertama” dalam dewan. Dia tidak bisa memutuskan sesuatu yang penting tanpa sepengetahuan dewan. Generaal Directeur adalah orang kedua dalam struktur ini. Dia memiliki kekuasaan pengawasan tertinggi dalam seluruh perdagangan VOC di Asia. Seorang visitateur generaal adalah salah satu dari anggota dewan yang akan mengawasi keuangan. Seseorang akan memangku jabatan presiden Raad van Justitie, yang lain akan berkonsentrasi di bidang militer, dan pelayaran. Pada kenyataannya sangatlah sulit mengelola sebuah organisasi. Ada banyak waktu luang sebagai akibat banyaknya waktu pemberangkatan (kapal) atau kematian. Pada anggota dewan menikmati nyamannya jabatan anggota dewan.

Korespondensi antara gubernur jenderal dengan dewan dan beberapa perwakilan VOC di Asia dibagi rata di antara para penasehat. Generale Missive, yang dilaporkan oleh gubernur jenderal dan dewan kepada Heren XVII mengenai perdagangan yang dilakukan VOC, juga dibuat menurut pembagian dari beschrivinge dari kantor-kantor yang berada di luar Batavia. Masing-masing anggota akan membubuhkan tanda-tangannya apabila sudah dicapai kata sepakat mengenai isi missive ini. Gubernur jenderal dan dewan menghimpun generale eis van Indie, dimana seluruh kebutuhan uang, barang, kapal, dan awal kapal untuk kepentingan bisnis VOC di seberang lautan disusun. Gubernur jenderal dan dewan memiliki kekuasaan untuk menentukan pengurangan atau peningkatannya sesuai dengan pertimbangan mereka. Untuk beberapa tahun, pada paruh kedua abad ke-17, hanya Ceylon yang diijinkan mengajukan permintaan langsung kepada Heren XVII.

Dalam generale instructie tahun 1650, para direktur membedakan tiga kategori masalah yang berkaitan dengan kantor-kantor VOC di luar Batavia, yaitu:

1. Perdagangan yang dimenangkan VOC dengan eigen conqueste, seperti: Kepulauan Banda dan Formosa.
2. Perdagangan yang dilakukan dengan didukung oleh kontrak resmi dengan para penguasa lokal, seperti: Ternate, dan Amboina (Ambon dan sekitarnya).
3. Perdagangan yang dilakukan di bawah dukungan yang ditandatangani oleh para penguasa Asia, yang kemudian akan menjadi partner dagangnya di Asia

.

Para pimpinan daerah VOC, yang berkuasa di seluruh wilayah kekuasaannya di kawasan “timur” adalah:

1. Gubernur, sampai

tahun 1685, adalah: Ambon, Banda, Maluku (Ternate), Coromandel, Ceylon, dan Malaka. Satu abad kemudian Cape of Good Hope, Pantai Utara Jawa, dan Makassar juga berada di bawah kekuasaan seorang gubernur.
2. Directeur, meliputi: Bengal, Souratte, dan Persia.
3. Commandeur, meliputi: Malabar, dan pantai barat Sumatra (Padang).
4. Resident, berkuasa di daerah: Cheribon, Banjarmasin, dan Palembang.
5. Opperhoofd, memimpin daerah: Jepang dan Timor.

Jabatan-jabatan ini tidak memiliki kekuasaan mutlak, namun lebih sebagai kepanjangan tangan gubernur jenderal. Gubernur jenderal, seperti telah disebut di depan, merupakan orang pertama dalam dewan. Dewan inilah yang akan mengambil keputusan penting. Orang kedua adalah: opperkoopman (pedagang senior) yang memimpin perdagangan. Lebih jauh lagi, dewan juga harus mengisi pos jabatan komandan militer, kepala pembukuan, dan fiscaal (yang akan memimpin penyelidikan terhadap penipuan dan kriminalitas lainnya). Dalam pelaksanaannya susunan dewan ini sedikit berbeda.